Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century mengusulkan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menonaktifkan pejabat yang diduga terlibat kasus Bank Century selama pemeriksaan hingga 4 Maret 2009."Kalau Presiden SBY menjunjung tinggi moral, maka akan menonaktifkan pejabat yang diduga terlibat dalam kasus Century selama pemeriksaan berlangsung," kata Hendrawan Supratikno, anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century dari Fraksi PDI Perjuangan di sela diskusi Trijaya di Jakarta, Sabtu, 19 Desember 2009.
Menurut Hendrawan, dalam kasus Century memang terserah presiden mau menonaktifkan atau tidak pejabat yang diduga terlibat, karena sistemnya presidensial. Sedangkan kewajiban DPR adalah menyerap aspirasi masyarakat yang menghimbau agar petinggi yang jelas dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) patut diduga terlibat dinonaktifkan.
"Dengan rekomendasi itu, berarti DPR sudah menyuarakan suara rakyat," kata dia.
Hendrawan mengakui, dalam Undang-undang (UU) tidak ada mekanisme penonaktifan pejabat yang baru diduga terlibat dalam suatu perkara.
Namun, kata dia, masalahnya adalah Presiden SBY diberi pilihan mana yang akan dipentingkan, tuntutan moral masyarakat atau kepentingannya sendiri. "Jadi, biarkan masyarakat menilai siapa yang junjung asas kepatutan dan moral," tutur Hendrawan.
Sebelumnya, Presiden SBY mengkhawatirkan imbauan Pansus Hak Angket Bank Century DPR kepada Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar menonaktifkan diri dari jabatannya.
Menurut dia, pemberhentian sementara kedua pejabat itu bisa mengganggu perekonomian nasional.
• VIVAnews
